Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009selengkapnya. Batas Waktu Penyampaian SPT … PERATURAN PAJAK - NOMOR PER - 29/PJ/2017 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK. NOMOR PER - 29/PJ/2017. TENTANG. TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang … PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - … PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-04/PJ/2017 ...
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2017 - IC Consultant Jan 15, 2018 · peraturan direktur jenderal pajak nomor per-31/pj/2017 peraturan direktur jenderal pajak nomor per-31/pj/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-16/pj/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik direktur jenderal pajak, menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - … Pasal 2 ayat (4) dengan biaya pinjaman yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); c. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; dan d. PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 … Ikhtisar PER-04/PJ/2017 Pasal 1 Definisi Pasal 3 Bentuk SPT dan Bukti Pemotongan Pasal 4 Ketentuan penerbitan Bukti Pemotongan Pasal 2 Kewajiban Pasal 5 ayat (1) SPT Kertas a. menerbitkan BP ≤ 20 BP dalam 1 masa pajak; dan b. menerbitkan BP dengan jumlah Penghasilan Bruto ≤ 100 juta (u/tiap BP) Pasal 6 SPT Elektronik menerbitkan BP > 20
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2017 - IC Consultant Jan 15, 2018 · peraturan direktur jenderal pajak nomor per-31/pj/2017 peraturan direktur jenderal pajak nomor per-31/pj/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-16/pj/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik direktur jenderal pajak, menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - … Pasal 2 ayat (4) dengan biaya pinjaman yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); c. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; dan d. PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 …
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009selengkapnya. Batas Waktu Penyampaian SPT …
Pasal 3 (1) Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dihadiri oleh: a. wakil Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Direktur Perpajakan Internasional berdasarkan usulan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - … melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik; 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK … sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini untuk dapat menerapkan ketentuan dalam P3B. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhan persyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas SKD WPLN yang telah disampaikan oleh WPLN. 6.